Siswa SMAN 5 Kota Bengkulu, dihukum jongkok karena tak memiliki kelengkapan surat kendaraan bermotor

Awal Kasus

Bengkulu — Polemik mencuat setelah pihak SMAN 5 Bengkulu mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan sebanyak 72 siswa dari sekolah. Keputusan ini menuai reaksi keras dari orang tua dan masyarakat karena dianggap tidak manusiawi dan tidak mendidik.

Kasus ini bermula ketika pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap sejumlah siswa yang dinilai melanggar tata tertib sekolah secara berulang.

Pelanggaran yang Ditudingkan

Pihak sekolah menuding para siswa tersebut terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari ketidakhadiran tanpa keterangan, keterlibatan dalam perkelahian, hingga pelanggaran disiplin lainnya.

Menurut keterangan kepala sekolah, tindakan tegas dilakukan untuk menjaga wibawa sekolah dan memberikan efek jera kepada siswa lainnya.

Reaksi Orang Tua

Orang tua siswa menyampaikan keberatan mereka dan menilai bahwa keputusan mengeluarkan siswa tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Mereka menuntut agar pihak sekolah meninjau kembali keputusan tersebut.

Banyak orang tua yang mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai pelanggaran anak mereka sebelum keputusan pengeluaran diumumkan.

Orang India Bikin 4 Negara Palsu, Ciptakan Kedubes dan Pelat Sendiri

Langkah Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu turun tangan menyikapi kasus ini. Mereka berjanji akan memediasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa agar solusi yang diambil tidak merugikan masa depan pendidikan anak-anak tersebut.

Dinas juga menekankan bahwa hak pendidikan anak harus tetap dijaga, apapun pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekolah.

Tanggapan Publik

Kronologi dikeluarkannya 72 siswa SMAN 5 Bengkulu ini viral di media sosial. Banyak warganet menilai kebijakan sekolah terlalu keras dan tidak berpihak pada kepentingan pendidikan siswa.

Di sisi lain, ada juga yang mendukung keputusan sekolah dengan alasan disiplin harus ditegakkan agar tidak merusak citra lembaga pendidikan.

Penutup

Kasus ini masih dalam proses penyelesaian. Masyarakat menunggu langkah lebih lanjut dari Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa hak-hak siswa tetap terlindungi, sekaligus menjaga kewibawaan lembaga sekolah.