Pernyataan Kepala BNPB tentang bencana di Sumatera menuai reaksi keras. Namun, yang paling menonjol datang dari seorang Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menilai pernyataan itu kurang sensitif dan tidak menunjukkan empati kepada ribuan korban.

Hakim tersebut bahkan mempertanyakan proses seleksi pejabat tinggi negara. Selain itu, ia menilai bahwa jabatan strategis seharusnya diisi oleh figur yang memahami komunikasi publik, terutama dalam situasi darurat.

Hakim MK Soroti Empati Pejabat Negara

Hakim MK berkata bahwa seorang pemimpin harus memberi rasa aman. Ia menegaskan bahwa bencana bukan tempat untuk pernyataan yang menimbulkan kegaduhan.

Ia lalu menyebut bahwa publik kini membutuhkan solusi cepat. Masyarakat juga berharap negara hadir dengan tindakan, bukan sekadar komentar.

Pernyataan Kepala BNPB Tuai Kritik

Pernyataan Kepala BNPB sebelumnya menyebar luas di media sosial. Banyak warga menilai ucapannya tidak tepat. Karena itu, muncul desakan agar pejabat tersebut memberi klarifikasi.

Situasi di Sumatera masih sangat berat. Banyak warga kehilangan keluarga. Banyak pula yang masih bertahan di tempat pengungsian.

Hakim MK Pertanyakan Seleksi Jabatan Publik

Dalam komentarnya, Hakim MK bertanya bagaimana proses seleksi pejabat BNPB dilakukan. Ia berkata bahwa posisi tersebut harus diisi sosok yang memiliki kompetensi teknis dan kepekaan sosial.

Ia juga mengingatkan bahwa pejabat negara memegang tanggung jawab moral. Pernyataan publik mereka dapat mempengaruhi psikologi masyarakat yang sedang berduka.

Bencana di Sumatera Masih Butuh Penanganan Serius

Banjir dan longsor di Sumatera menimbulkan dampak besar. Data korban terus bertambah. Sementara itu, upaya pencarian masih berlangsung di beberapa wilayah terpencil.

Pemerintah pusat dan daerah terus melakukan koordinasi. Namun, banyak relawan mengatakan bahwa akses ke lokasi terdampak masih sulit. Karena itu, kebutuhan logistik juga meningkat.

Publik Desak Pemerintah Perbaiki Komunikasi Krisis

Setelah munculnya polemik ini, masyarakat meminta pemerintah memperbaiki komunikasi dalam situasi bencana. Mereka ingin informasi yang jelas, empati yang tinggi, serta tindakan cepat.

Hingga kini, Kepala BNPB belum memberi penjelasan tambahan. Namun, publik menantikan klarifikasi untuk meredakan polemik.

Kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi publik pada masa krisis. Situasi darurat menuntut ketenangan, kepekaan, dan ketepatan pesan dari pejabat negara.