Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Fadli Zon menegaskan bahwa sejumlah tokoh nasional, termasuk
Soeharto dan
Marsinah, layak memenuhi kriteria sebagai
Pahlawan Nasional Indonesia.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam sebuah diskusi kebangsaan di Jakarta, sebagai tanggapan terhadap wacana penambahan nama-nama baru dalam daftar pahlawan nasional.

Menurut Fadli, setiap tokoh yang memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara, baik dalam bidang perjuangan, kemanusiaan, maupun keadilan sosial,
sepatutnya mendapat pengakuan negara. “Soeharto dan Marsinah adalah dua figur yang punya kontribusi besar, meskipun dengan latar belakang yang berbeda,” ujarnya.

Kriteria Pahlawan Nasional Menurut Pemerintah

Fadli menjelaskan bahwa kriteria seorang pahlawan nasional sudah diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Dalam aturan itu, tokoh yang dianggap berjasa luar biasa bagi bangsa, berakhlak mulia, serta tidak pernah mengkhianati negara,
dapat diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap sejarah.
Setiap tokoh memiliki peran dan kontribusi yang bisa menjadi pelajaran bagi generasi penerus,” tambah Fadli.
Ia juga menilai bahwa pengakuan terhadap tokoh-tokoh seperti Marsinah, yang dikenal sebagai aktivis buruh,
merupakan langkah penting dalam menghargai perjuangan rakyat kecil.

Soeharto dan Marsinah dalam Perspektif Sejarah

Soeharto dikenal sebagai Presiden kedua Indonesia yang memimpin selama lebih dari tiga dekade.
Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, meskipun masa pemerintahannya juga diwarnai oleh berbagai kontroversi.
Fadli menilai, “Suka atau tidak, Soeharto memiliki jasa besar dalam menjaga kedaulatan dan membangun ekonomi nasional.”

Di sisi lain, Marsinah adalah buruh pabrik yang tewas secara tragis setelah memperjuangkan hak-hak pekerja pada tahun 1993.
Kasusnya menjadi simbol perjuangan kaum buruh di Indonesia dan mendapat perhatian luas di tingkat internasional.
Fadli menilai, perjuangan Marsinah mencerminkan semangat keadilan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai dalam
Pancasila.

Dukungan dan Perdebatan Publik

Usulan Fadli Zon tersebut memicu perdebatan publik.
Sebagian masyarakat menilai bahwa penetapan Soeharto sebagai pahlawan masih menimbulkan pro dan kontra,
terutama karena adanya catatan pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahannya.
Namun, pihak lain menilai bahwa jasa Soeharto dalam bidang pembangunan tidak bisa diabaikan.

Sementara itu, dukungan terhadap Marsinah datang dari kalangan aktivis buruh, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia.
Mereka menilai bahwa pengakuan terhadap Marsinah bukan hanya soal penghargaan, tetapi juga pengakuan terhadap perjuangan kaum pekerja di Indonesia.

Tahapan Penetapan dan Pertimbangan Pemerintah

Fadli menjelaskan bahwa proses penetapan pahlawan nasional melibatkan
Kementerian Sosial
serta Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan.
Setiap usulan harus melalui penelitian mendalam dan mendapat persetujuan dari Presiden.
“Saya yakin, selama memenuhi syarat, tidak ada alasan untuk menolak,” ujarnya optimistis.

Ia juga menegaskan bahwa penghargaan terhadap pahlawan nasional bukanlah upaya menghapus kesalahan masa lalu,
tetapi bentuk penghormatan terhadap jasa yang telah memberi dampak positif bagi bangsa.
“Kita harus melihat sejarah secara utuh, bukan parsial,” tambahnya.

Refleksi Terhadap Penghargaan Sejarah

Wacana ini menegaskan pentingnya dialog sejarah yang terbuka di tengah masyarakat.
Fadli berharap generasi muda dapat memahami nilai-nilai perjuangan dari berbagai sudut pandang.
“Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, bahkan dengan segala kompleksitasnya,” ujarnya menutup pembicaraan.